Rokan Hilir, cyberriaunusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi pelayanan. Salah satu langkah strategis yang kini diberlakukan adalah penerapan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, yang dirancang untuk mempercepat sekaligus mempermudah proses pencairan belanja daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., menyampaikan bahwa sistem digital ini membawa perubahan besar pada efisiensi birokrasi. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu pengurusan administrasi keuangan.
“Dengan penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Ini mencakup pencairan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa, maupun pembayaran hak-hak ASN seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Fauzi. Senin 12/10/26
Tetap Menjaga Keseimbangan Kas Daerah
Meski menawarkan kecepatan dan kemudahan akses, Muhammad Fauzi mengingatkan bahwa sistem ini bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penerapan SP2D Online dipastikan akan tetap berjalan beriringan dengan analisis kondisi riil keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengajuan pencairan tidak serta-merta langsung dibayarkan secara otomatis, melainkan harus tetap memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran di kas daerah.
“Pencairan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, kondisi kas daerah, serta prioritas kebutuhan daerah. SP2D Online membantu mempercepat proses dan meningkatkan tertib administrasinya,” jelasnya lagi.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa digitalisasi ini merupakan bagian penting dari peta jalan (roadmap) pemerintah daerah untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem elektronik, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalisir secara signifikan.
Langkah ini juga sekaligus memberikan kemudahan bagi pihak internal dalam mengawasi arus keluar masuk anggaran secara langsung (real-time). Hal ini diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan daerah.
“Kita ingin proses pengelolaan keuangan semakin efektif dan akuntabel. Dengan sistem elektronik, setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan memudahkan proses pengendalian, monitoring, rekonsiliasi, serta penelusuran administrasi,” tutup Kepala BPKAD Rokan Hilir tersebut.
