Bagansiapiapi Rohil, cyberriaunuaantara.co.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir menggelar rapat dengan pihak Pemerintah Daerah dan Pihak PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir dalam rangka dengar pendapat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kota Bagansiapiap di beberapa hari lalu.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi B DPRD Rohil Cindy Rahmadani mengatakan bahwa DPRD meminta PT SPRH untuk segera menyerahkan dokumen keuangan 3 tahun terakhir, SK direksi, kontrak operasional, dan laporan bulanan SPBU,” kata Ketua komisi B Rohil. Senin (30/3/2026).
Selain itu, Pemerintah dan PT SPRH diminta untuk segera mengambil langkah cepat (quick response) berupa penambahan pasokan, pengaturan distribusi. agar dapat segera kembali normal bagi masyarakat.
Komisi B DPRD juga meminta pelaksanaan pengawasan lapangan secara intensif bukan hanya dalam mengatasi permasalahan saat ini namun untuk kedepannya.
Direksi PT SPRH juga didesak agar segera pembenahan perusahaan pada PT SPRH, SPBU dan anak perusahaan seluai permasalahan internal, dan optimalkan aset BUMD.Jumlah kekayaan BUMD saat ini dan langkah yang dapat diambil dalam pemblokiran dana PT SPRH sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,” kata Cindy.
Sementara itu, Dirut PT SPRH, Yusuf Muji Sutrisno. ST menyatakan SPBU milik BUMD akan beroperasi kembali besok. “Saya sudah koordinasi dengan direktur keuangan. Besok SPBU sudah bisa beroperasi seperti biasanya,” katanya.
Ditanya tentang rekening perusahaan diblokir dan sumber biaya untuk pemesanan BBM, Yusuf pastikan pembiayaan operasional pakai keuangan perusahaan, bukan pihak ketiga.
“Pembiayaan operasional kita pakai keuangan perusahaan yang ada,” tambah Yusuf.
