Bagansiapiapi Rohil, Cyber Riau Nusantara – Empat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa orang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Rokan Hilir.
Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) tersebut di gelar ruang Banmus lantai dasar DPRD Rohil, jln. Pesisir kecamatan Bangko. Pada hari Senin 03/04/2023.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua 1 Abdullah, wakil ketua 2 Basiran Nur Efendi SE M.IP, Wakil ketua 3 Hamzah,S. Hi.,M.M serta para ketua komisi A – D serta para anggota DPRD Rohil yang hadir dan para Mahasiswa yang bergabung dalam organisasi SEMMI.
Rapat Dengar Pendapat dipimpin langsung wakil ketua 3 Hamzah untuk mendengar point-point yang akan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa.
Ramdani selaku Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Ketum SEMMI) Cabang Rokan Hilir saat diwawancarai menyampaikan ada beberapa point – point yang telah kita sampaikan pertama Mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Rokan Hilir yang hingga kini belum terlaksana oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ‘ ucapnya
Kemudian tambah Ramdani, terkait gaji pegawai hororer yang tertunggak selama dua bulan dari bulan Februari-Maret 2023, dan isu seputaran penerimaan personil Satpol PP yang sempat memunculkan isu negatif dari berbagai kalangan masyarakat’
“Kami tadi sepakat dengan DPRD bahwa ini semua bukan domainnya kami sebagai mahasiswa dan DPRD melainkan aparat penegak hukum dalam tindakannya,” kata Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Ketum SEMMI) Cabang Rokan Hilir, papar Ramdani
‘ Bahwa Aliansi Mahasiswa, DPRD, dan Pemkab Rokan Hilir dalam waktu dekat akan mengagendakan ulang publik hearing, dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian seputar isu yang sedang bergulir bersama Aliansi Mahasiswa lainnnya’
“Ini nanti akan kita kaji dulu dengan matang bersama rekan-rekan mahasiswa yang lainnya baru kemudian akan kita layangkan surat kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan publik hearing lanjutan,” ucapnya
Menurut Ramdani ini akan menjadi point kita bersama, bahwa demokrasi di tingkat bawah seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus segera dilaksanakan. Sebab, sebentar lagi kita akan mengahadapi agenda strategis Nasional yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak bisa di tunda’ pungkasnya
Mahasiswa memberikan apresiasi kepada pihak DPRD Rokan Hilir atas rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama DPRD bahwa mereka mendapatkan respons yang mencerdaskan dari para wakil rakyat tersebut: tutupnya
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Hamzah SHi.MM saat diwawancarai menyampaikan pihaknya telah menyikapi apa yang telah disampaikan kawan-kawan dari mahasiswa melalui rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi-Komisi DPRD lainnya terkait beberapa poin yang disampaikan.
Hamzah menyampaikan bahwa regulasi pemilihan penghulu (Pilpeng) dari pihak DPRD sudah tidak ada masalah, semuanya sudah jelas melalui peraturan daerah (Perda). Untuk pelaksanaan Pilpeng sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)’ jeasnya
Terkait dengan gaji honor yang belum dibayarkan oleh Pemkab Rokan Hilir, DPRD pun telah memanggil OPD terkait untuk segera membayarkan gaji honorer terebut.
Hamzah juga menjelaskan bahwa ‘ DPRD Rokan Hilir juga telah menanggapi terkait persoalan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpop PP), seperti apa yang telah disampaikan mahasiswa, juga merupakan tanggung jawab dari DPRD sebagai kontroling, pengawasan dan budgeting dan memanggil Kasat Pol PP terkait jumlah pegawai honorer di Kantor Satpol PP sehingga masalah regulasi di tingkat legislatif sudah dilaksanakan secara tuntas.
Rapat dengar pendapat antara Aliansi Mahaiswa dan pihak Legislatif tersebut, pihak DPRD juga menyerahkan beberapa salinan peraturan daerah (Perda) seperti Perda Pilpeng kepada mahasiswa sebagai bukti bahwa ditingkat legislatif persoalan ini sudah selesai.
Politisi dari Fraksi Partai Hanura tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan mahasiswa untuk menggelar hearing publik berikutnya bersama dengan Pemerintah Daerah Rokan Hilir.
“Kita dari pihak DPRD Rokan Hilir meminta kepada Pemkab Rokan Hilir melalui BPKAD untuk segera membayarkan tunggakan gaji honorer agar ini tidak berlarut-larut,” imbuh Hamzah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, SIP menyampaikan bahwa gaji honorer untuk bulan Januari 2023 sudah dibayarkan. Sementara, untuk gaji tenaga honorer bulan Februari dan Maret Pemkab Rohil akan segera membayarkannya pada pekan ini.
“Gaji satu bulan sudah kita bayarkan. Dua bulan lagi akan segera kita bayarkan pekan ini (Rabu), termasuk gaji PPPK juga sama,” kata Bupati Afrizal Sintong.
Hery Chandra
