Bagansiapiapi Rohil,cyberriaunusantara.co.id – Minimnya tingkat kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) hingga mengakibat tarik ulur waktu Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 hingga saat ini belum mendapat titik terang. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Rohil Ilhammi, S.Tr. Keb pada Jum’at (31/1/2025).
Dijelaskan Ilhammi, pihaknya telah melewati semua proses pembahasan pengesahan APBD Rohil tahun 2025 pada 14 Januari 2025. Namun berkenaan dengan pengesahan, belum mendapat titik terang karena banyaknya jumlah anggota DPRD yg tidak hadir pada saat waktu pengesahan yang telah ditentukan.
“Kalau soal pembahasan semua sudah selesai. Tinggal lagi berkenaan dengan pengesahan yang belum kunjung terlaksana. Kemarin sudah kita agendakan, namun lebih dari setengah rekan rekan anggota DPRD tidak hadir”,” ujar Ilhammi saat dimintai keterangannya.
Lebih lanjut, Ilhammi mengungkapkan bahwa selaku ketua DPRD Rohil, dirinya telah berkirim surat kepada seluruh fraksi beserta anggota DPRD Rohil agar dapat segera menentukan agenda rapat paripurna pengesahan APBD Rohil tahun 2025 melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Ia juga mengingatkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, masyarakat akan menyambut bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri, sehingga pengesahan APBD Rohil tahun 2025, tentu sangat dinanti terutama bagi tenaga honor guru, kesehatan, administrasi kantor.
“Marilah kita berfikir jernih untuk kemasalahatan masyarakat Rohil, jangan karena adanya gesekan politik, hak hak untuk orang banyak terabaikan hanya karena unsur kesengajaan kita menunda pengesahan APBD ini,” saran Ilhammi.
Ia juga menceritakan bahwa sebelumnya pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir juga pernah mengulur waktu terkait penandatanganan APBD-P 2024 yang telah diverifikasi oleh provinsi, sehingga berujung pada lambannya pembayaran gaji tenaga honor dan ASN.
“Kalau bisa janganlah. Dulu APBD P Rohil Tahun 2024 seharusnya bisa ditandatangani oleh Plt. Bupati pada 24 September, namun karna adanya gesekan dan kepentingan segelintir pejabat tertentu, DPRD terpaksa harus menunggu bupati defenitif yang baru selesai cuti untuk menandatangani APBD P pada 27 November 2024,” pungkas Ilhammi
hrc
